Oleh: Aleksius Jemadu
Karena itu,
Terorisme yg berkembang di Indonesia tak pernah terlepas dari perkembangan politik internasional di berbagai belahan dunia. Sekurang-kurangnya ada empat fenomena utama yg perlu dicermati karena berpotensi membawa efek peningkatan agresivitas kelompok terorisme di Indonesia.
Pertama, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS yg baru dengan retorikanya yg kurang bersahabat dengan dunia Islam mulai dijadikan justifikasi oleh kelompok terorisme, khususnya Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), bagi meneruskan perjuangannya melawan hegemoni AS di segala dunia, termasuk pemerintah yg dianggap mendukung kebijakan negara adidaya tersebut.
Apalagi, Donald Trump sudah mencalonkan pensiunan jenderal hawkish (garis keras) yg lebih mengedepankan pendekatan keamanan dalam mengatasi terorisme, seperti James Kelly bagi urusan keamanan dalam negeri dan James Mattis sebagai menteri pertahanan. Orang akan meragukan apakah Donald Trump mulai memakai soft power dalam memerangi terorisme global.
Kedua, prospek keamanan dan stabilitas di Timur Tengah semakin suram. Konflik yg berkepanjangan di Yaman, Suriah, Irak, Somalia, dan Libya mulai menciptakan lebih banyak negara gagal (failed states) yg dijadikan basis perjuangan kelompok teroris bagi merekrut anggota baru. Belum lagi pengangguran yg semakin meningkat di negara-negara Arab akibat turunnya harga minyak sudah menimbulkan frustrasi sosial di kalangan generasi muda yg kehilangan harapan mulai masa depan.
Kombinasi antara krisis ekonomi dan rezim otoriter yg cenderung mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia yaitu formula yg efektif untuk munculnya sejumlah pemberontakan terhadap pemerintah yg sah. Kegagalan Musim Semi Arab (Arab Spring) yg tadinya memberi harapan munculnya bibit demokrasi justru sudah memperkuat determinasi rezim yg ada bagi lebih memperketat kontrol dan represi atas rakyatnya.
Ketiga, semakin terdesaknya posisi NIIS di Mosul akibat serangan pasukan Pemerintah Irak dan melemahnya basis pertahanan kelompok pemberontak di Aleppo oleh tentara Suriah sudah mendorong pemimpin NIIS Abu Bakar al-Bhagdadi mencari markas perjuangan yg baru di luar Timur Tengah. Filipina selatan sudah dipilih sebagai lokasi strategis bagi melancarkan serangan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Keempat, penindasan yg dikerjakan tentara Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine sudah dijadikan alasan oleh kelompok teroris buat membenarkan ekspansi aktivitasnya di Asia Tenggara tak cuma terhadap Pemerintah Myanmar, tapi juga negara-negara di Asia Tenggara lainnya yg dianggap kurang peduli dengan nasib kaum Rohingya.
Keterbatasan Densus 88
Sangatlah naif seandainya Indonesia cuma mengandalkan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror buat mengatasi ancaman terorisme di negeri ini. Peningkatan profesionalisme institusi keamanan ini tetap diperlukan tapi jangan dilupakan bahwa hakikat motif terorisme yg tumbuh dan berkembang dalam pola pikir dan predisposisi batiniah dari pelakunya.
Memang di bawah koordinasi BNPT, program deradikalisasi sudah dilakukan, bahkan mendapatkan dukungan dari ormas-ormas keagamaan. Namun,
Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci Tangerang
Versi cetak artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 15 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Ancaman Terorisme Kian Nyata".
Source : nasional.kompas.com