JAKARTA, - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyampaikan perlu perubahan pengelolaan transportasi penyebrangan di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara.
Perubahan ini menyusul insiden terbakarnya Kapal Motor (KM) penumpang Zahro Express pada Minggu (1/1/2017).
Ketua DTKJ Elleng Tangkudung menyarankan perubahan pengelolaan transportasi itu mampu seperti PT Transjakarta.
"Pemprov DKI Jakarta bertanggungjawab segera dan menjadikan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan sesuatu BUMD," kata Ellen ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Artinya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi kapal penyebrangan menjadi operator dan bergabung dalam sesuatu BUMD.
Tarif bagi operator diberlakukan seperti PT Transjakarta, dengan perbedaan rupiah per mil. Pengelolaan itu dinilai jauh lebih baik lantaran mampu memonitor segera kelaikan dan operasional kapal sebagai transportasi publik.
"Bila ada operator kapal tidak baik, maka dapat dikasih sanksi segera oleh Pemprov DKI Jakarta," kata dia.
Pengelolaan terpadu itu juga mampu menyesuaikan standar kelaikan dari kapal. Ada pun ketika ini pengelolaan kapal masih bersifat mandiri sehingga tidak dapat termonitor dengan baik.
(Baca: Pengawasan Transportasi ke Kepulauan Seribu Dinilai Masih Kurang)
Seperti diketahui, kapal penumpang Zahro Express terbakar ketika mengangkut ratusan penumpang menuju Pulau Tidung, Minggu (1/1/2017).
Kapal tersebut kadang melayani perjalanan wisatawan ke area sekitar Kepulauan Seribu. Para penumpang adalah wisatawan yg ingin berlibur pada awal 2017 ini.
Namun, dalam perjalanan ke Pulau Tidung, kapal terbakar di tengah laut.
Berdasarkan data yg dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 23 orang meninggal dunia.
Sebagian penumpang lainnya selamat, luka-luka dan ada juga penumpang yg masih hilang.
Kompas TV Muara Angke Buka Posko Pengaduan Korban Kapal ZahroSource : megapolitan.kompas.com