DARI tiga kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2016 yg kembali mentah, interkoneksi diharapkan mulai selesai pada awal Februari mendatang, setelah ditunda tiga bulan akibat ditolak Grup PT Telkom (Telkomsel), sementara operator yang lain setuju.
Dari operator tersisa, PT Indosat dan PT XL Axiata terang-terangan menyetujui kebijakan menteri, sementara 3 operator lain, PT Smartfren, PT HTI (Hutchison Tri Indonesia - 3) dan Sampoerna Telecom menyetujui secara diam-diam (silent operator).
Semester kedua 2016, Menteri Kominfo Rudiantara mengeluarkan surat edaran yg menurunkan tarif interkoneksi 18,4 persen dari Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit.
Telkomsel menolak karena berdasarkan acuan kesepakatan tarif berbasis biaya, besaran DPI (dokumen penawaran interkoneksi) adalah sebesar Rp 285/menit, naik 14 persen dari tarif lama.
Sementara operator yang lain menganggap tarif interkoneksi cukup Rp 120/menit, bahkan ada yg bersedia seandainya tarif ditetapkan cuma Rp 100/menit.
Interkoneksi adalah ketersambungan hubungan pelanggan antaroperator (off net), yg besarannya ditetapkan berdasarkan penghitungan pengembalian biaya (cost recovery) pembangunan jaringan, sesuai Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2014. Setiap panggilan antaroperator terus memakai setengah jaringan operator yang berasal dan setengah jaringan operator tujuan, sehingga operator yang berasal wajib memberi bagian pendapatan kepada operator tujuan.
Selain biaya interkoneksi, operator yang berasal juga memungut tarif off net yg penetapan besarannya sesuka-suka operator sehingga dapat berbeda, paling rendah Rp 900/menit sampai Rp 1.500/menit. Di kalangan operator, tarif off net ini dibuat besar buat memberi gambaran ke pelanggan bahwa panggilan antaroperator itu jauh lebih mahal dibanding panggilan antarpelanggan (on net) dan makin besar tarif off net, makin besar pula pendapatan operator.
Dalam komponen pendapatan operator, interkoneksi tak dapat dimasukkan sebagai pendapatan karena dapat saja tekor kalau panggilan masuk lebih sedikit dibanding panggilan keluar. Dan pada umumnya pemilik pelanggan terbesar terus mendapat bagian surplus dari pos intekoneksi.
Laba terbesar
Telkomsel mengajukan biaya lebih besar karena menurut hitungan, mereka telah mengeluarkan biaya jauh lebih besar buat penggelaran jaringan ke semua pelosok Indonesia. Beda dengan operator yang lain yg cuma membangun di Pulau Jawa dan di kota-kota-kota besar pulau-pulau lainnya.
Tarif interkoneksi yg rendah berpotensi merugikan Telkomsel yg ujung-ujungnya merugikan Negara karena Telkomsel - lewat induknya, PT Telkom - yaitu penyumbang dividen dan berbagai pajak terbesar di antara sesama BUMN. Walaupun catatan menyebutkan, pembagian keuntungan Telkomsel ke Singtel, pemegang 35 persen saham PT Telkomsel, masih lebih besar dibanding dividen yg Telkom serahkan kepada Negara.
Sebelum mengundurkan pembicaraan soal tarif interkoneksi hingga bulan Februari, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) pernah menolak DPI yg diajukan oleh Telkomsel,
Pendapatan dari interkoneksi tak mulai bertahan lama, karena seluler generasi kedua (2G) yg cuma memberi layanan suara dan SMS langsung ditinggalkan, pelanggannya diarahkan pindah segera ke 4G tanpa lewat 3G yg mulai pupus dalam beberapa tahun. Masalahnya, seperti operator yang lain umumnya, pelanggan 2G PT Telkomsel mencapai sekitar 65 persen atau 106 jutaan, sehingga tak gampang memindahkan mereka dalam waktu singkat selain ada potensi penurunan pendapatan.
Pemerintah ingin layanan 2G diputus karena sangat boros frekuensi dan menduduki spektrum 900 MHz dan 1800 MHz yg kini telah digunakan bagi layanan 4G LTE (long term evolution).
Operator yg cuma memiliki kurang dari 20 MHz di spektrum 1800 MHz tak mulai bisa memberi layanan 4G LTE secara optimal tanpa mengganggu pelanggan 2G.
Jika generasi empat setengah (4,5G) mulai diluncurkan tahun 2018, saat dengan 200 MHz lewat 4T4R pelanggan dapat mengakses data sampai 300 mega bit per detik (mbps) dibanding sekarang yg maksimal 42 mbps, layanan 2G harus benar-benar hilang.
Dengan teknologi trasmit (T) dan receive (R) yg berpasangan makin banyak tak cuma 4T4R tetapi dapat 16T16R dengan teknologi QAM (quadruple amplitude modulation), bukan tak mungkin pelanggan mampu bisa mengakses data sampai 1.000 mbps.
Secara hitungan di atas kertas akses layanan 4,5G mulai membuat kocek operator makin tebal. Masalahnya lagi, operator tak mulai mungkin menjual layanan berbasis pulsa seperti sekarang, karena yg dijual paket data dengan bonus suara.
Paket data di Indonesia termurah, dengan Rp 50.000 dapat didapat data 2 Giga sementara misalnya di China beli paket Rp 100.000 cuma bisa data sesuatu Giga. Daya beli masyarakat yg masih rendah membuat voucher pulsa 2G paling laku justru Rp 10.000 dan Rp 20.000 sehingga penjualan paket data sampai ketika ini belum menggembirakan selain jaringan 4G juga masih terbatas cuma di kota-kota besar.
Operator perlu mencari trik-trik jitu selain edukasi yg terus-menerus kalau ingin masyarakat dengan sukarela migrasi dari 2G dan 3G ke 4G LTE. Namun lebih dari separuh pelanggan 2G menyatakan nyaman di layanan suara dan SMS saja selain berat seandainya harus menaikkan biaya komunikasinya karena harus membeli paket data yg tak murah.
Source : tekno.kompas.com