JAKARTA, - Koordinator Komisi bagi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai pemerintah cuma mengumbar janji dalam penyelesaian persoalan hak asasi manusia.
Haris menganggap, selama beberapa tahun pemerintahan berjalan, isu HAM tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.
"Pemerintahan seperti milik kepribadian ganda. Pernyataan tak sejalan dengan praktik di lapangan," ujar Haris dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).
Haris mengatakan, Jokowi cuma membuat pernyataan bagi menciptakan udara segar dan harapan untuk korban pelanggaran HAM. Salah satunya dalam penuntasan babak baru perkara pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib setelah munculnya putusan Komisi Informasi Publik (KIP).
Putusan tersebut merekomendasikan agar pemerintah mengumumkan dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) yg dibentuk di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemerintah mengaku tidak menyimpan dokumen itu. Namun, setelah salinannya diberikan oleh pemerintah terdahulu, kini presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara mengajukan gugatan atas keputusan KIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
"Dalam perkara Munir ada ketidaktertiban presiden. Laporan TPF itu hak publik dan harus dibuka," kata Haris.
Menurut Haris, isu HAM kalah "eksis" dibandingan dengan aura politik yg dua bulan terakhir mencuat. Terutama setelah munculnya masalah Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok.
Semestinya, presiden bertindak sejak awal yg memicu munculnya gejolak ini, terkait kebijakan yg dianggap bertentangan dengan HAM, seperti penggusuran, dan pernyataan Ahok yg dianggap kasar.
"Pertarungan beberapa bulan terakhir pertarungan kekuasaan. Tidak merepresentasikan HAM," kata Haris.
Source : nasional.kompas.com