NEW YORK, Komisi HAM PBB mendesak Filipina agar menyelidiki klaim Presiden Rodrigo Duterte bahwa ia sudah membunuh tiga orang saat masih menjadi wali kota di Davao City.
Pembunuhan atas ketiga orang itu dikerjakan segera oleh tangan Duterte sendiri. Selain itu, PBB mengharapkan penyelidikan atas ribuan pembunuhan lainnya terkait perdagangan narkoba.
Menurut kantor berita Reuters, Rabu (21/12/2016), sejak Duterte dilantik Juli lalu, sekitar 6.000 orang dibunuh dalam kampanye pemerintah buat menumpas perdagangan narkoba.
Sepertiga dari jumlah tersebut tewas dalam berbagai operasi polisi anti-narkoba. Sisanya dibunuh oleh orang-orang bersenjata, bertopeng, dan naik sepeda motor.
Duterte menyampaikan dalam rapat dengan sejumlah pengusaha pekan dahulu bahwa sebagai wali kota Davao City, ia sendiri sudah membunuh tiga orang pada era 1980-an.
Para korban itu terlibat perkara penculikan, dan saat terjadi baku tembak dengan polisi .
“Otoritas kehakiman Filipina harus memperlihatkan komitmennya menegakkan hukum dan kebebasan dari pengaruh eksekutif dengan melancarkan penyelidikan atas berbagai pembunuhan itu,” kata Zeid Ra’ad Al Hussein, Komisaris PBB buat Urusan HAM.
“Pembunuhan yg disebut Presiden Duterte itu juga melanggar hukum internasional, termasuk hak seluruh orang buat hidup, kebebasan dari kekerasan dan pemaksaan, proses hukum yg jelas, dan pengadilan yg bebas,” kata Hussein.
Dia juga menyampaikan "ada sangat sedikit keterangan tentang penuntutan yg aktual" terkait pembunuhan yg terjadi belakangan ini, meski polisi sedang menyelidiki perkara pembunuhan oleh kelompok warga yg main hakim sendiri.
Menurut Zeid, penyelidikan yg kredibel dan independen harus langsung dikerjakan bagi mendalami masalah pembunuhan di Davao selama Duterte sebagai wali kotanya.
Para sekutu Duterte di Kongres menyampaikan presiden itu kebal hukum. Ia tak dapat diselidiki atas tindakannya sebelum menjadi presiden dan cuma mampu diperiksa setelah ia tak lagi menjabat.
Source : internasional.kompas.com