JAKARTA, - Dewan Pers mengimbau institusi pers, khususnya televisi, agar tak menyiarkan segera jalannya persidangan perkara dugaan penistaan agama yg melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, institusi pers harus membangun komitmen bagi tak menyiarkan secara segera sidang Ahok. Sebab, siaran segera itu dikhawatirkan berimplikasi pada disintegrasi bangsa.
Pria yg akrab disapa Stanley itu menjelaskan, banyak pihak yg bisa bertikai di luar persidangan seandainya hal tersebut disiarkan secara langsung.
"Kami mengimbau kepada komunitas media, kami sama-sama bangun komitmen. Ada bahaya besar kalau ini disiarkan secara langsung," ujar Stanley di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Stanley menuturkan, penyiaran segera juga bisa menghilangkan asas praduga tidak bersalah yg seharusnya ada ketika proses hukum masih berlangsung.
Pasalnya, penghakiman di luar jalannya persidangan mampu terjadi. Ini seperti yg terjadi saat proses persidangan Jessica Kumala Wongso disiarkan secara langsung.
"Prinsip presumption of innocence ini tak mulai muncul. Akhirnya terjadi trial by the press," tutur Stanley.
Selain itu, kata Stanley, imbauan Dewan Pers juga dimaksudkan agar pengadilan tetap dapat bebas dan independen dalam menentukan suatu putusan.
Penyiaran segera mampu membuat kebebasan hakim dalam menentukan putusan terpengaruh. Menurut Stanley, hakim rawan tertekan oleh desakan massa saat mengambil sebuah putusan.
"Kita harus jaga pengadilan bagi dapat bebas dan independen. Jangan sampai pers merusak ini," ucapnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah menentukan jadwal sidang Ahok pada 13 Desember mendatang pukul 09.00 WIB.
(Baca: PN Jakut: Sidang Ahok Masih Sesuai Jadwal)
Menurut rencana, sidang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto dengan empat hakim anggota merupakan Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam dan I Wayan Wirjana.
Kompas TV Ahok Siap Jalani Persidangan PerdanaSource : nasional.kompas.com