Bambang Widjojanto Sebut Ada Indikasi Koruptif di Pemprov DKI Jakarta

Bambang Widjojanto Sebut Ada Indikasi Koruptif di Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto memaparkan data dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Mei 2016 yg memperlihatkan indikasi koruptif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Paparan itu disebutkan ketika peringatan Hari Anti-korupsi di posko pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).

"Menurut laporan BPK 31 Mei 2016, pengendalian pengelolaan aset tetap masih belum memadai, merupakan pencatatan aset tetap tak melalui siklus akuntansi dan tak memakai sistem keterangan akuntansi sehingga berisiko salah saji," kata Bambang.

Selain itu, Bambang turut menyertakan bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 temuan senilai Rp 374.688.685.066.

Bambang juga menyoroti salah sesuatu laporan BPK tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 15.265.409.240.418 yg tak mampu diyakini kewajarannya. Pemprov DKI juga diketahui belum menagih kewajiban penyerahan fasos-fasum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

"Soal kemitraan antara Pemprov DKI dan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun, BPK belum mampu meyakini pencatatan asetnya. Dari data-data itu, bagaimana mampu disebut pemerintahan sebelumnya bebas dari unsur koruptif?" tutur Bambang. (Baca: Anies: Ya, Bambang Widjojanto adalah Dewan Pakar dan Juru Bicara Kami)

Bambang belum menjelaskan lebih detil terkait dugaan dan temuan-temuan yg disampaikan tadi. Namun, menurut dia, ada hal yang lain yg lebih berbahaya, merupakan tindakan buat tak menyerap anggaran yg berujung pada bentuk korupsi gaya baru yg belum dapat dijerat oleh hukum.

"Seperti begini, orang boleh melanggar KLB (koefisien lantai bangunan), tapi bayar denda. Kesalahan dijustifikasi yang berasal kau bayar uang. Ketika bayar uang, dikatakan dipakai bagi kemaslahatan, tapi tak masuk lalu di dalam anggaran," ujar Bambang.

Kompas TV Anies: Pilar Kebangkitan Ada pada Kaum Perempuan




Source : megapolitan.kompas.com