JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yg disusunnya dibongkar oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
Ahok mengeluh KUA-PPAS yg dirombak di bawah kepemimpinan Sumarsono. Sebab, KUA-PPAS DKI 2017 yg diajukan eksekutif di bawah kepemimpinan Ahok adalah Rp 68,6 triliun.
Sementara itu, KUA-PPAS yg disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta di bawah Sumarsono, naik menjadi Rp 70,28 triliun. Akhirnya APBD DKI 2017 disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun.
"Kita kan hanya Rp 68 triliun, aku enggak tahu, aku telah cuti. Prinsip aku gini aja lah, aku enggak dapat berdebat, aku enggak ikutin lagi, karena seluruh KUA PPAS kalian kan dibongkar," ucap Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).
Menurutnya, usulan-usulan DPRD DKI di luar KUA-PPAS 2017 harus diatur dengan skala prioritas. Sehingga, bila tidak diperlukan harus ditolak.
Ahok menyampaikan eksekutif harus memperhatikan anggaran mana yg mesti dikurangi buat usulan itu.
"Akibatnya apa? Waktu pelaksanaan ada yg lebih prioritas tapi enggak mau dieksekusi oknum SKPD, karena dia lebih mementingkan eksekusi barang yg menguntungkan dia, bukan untungkan rakyat loh," katanya.
Seperti masalah pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) yg berakhir di meja hijau.
"UPS kan begitu, yg telah keburu janji bisa komisi, barangnya telah masuk, itu yg dieksekusi," imbuhnya. (Baca: Sumarsono Dinilai Buka Peluang Munculnya "Anggaran Siluman" di APBD DKI)
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengakui ada kenaikan anggaran buat pos anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2017.
Dari pos anggaran tersebut, dua komponen nilainya meningkat buat anggota DPRD DKI Jakarta.
"Jadi ada kenaikan dari komponen bagi perjalanan dinas dan tunjangan perumahan bagi anggota (DPRD) semuanya. Detailnya aku lupa, tetapi waktu itu yg menandatangani kenaikan (anggaran)-nya Pak Ahok bukan Pak Soni," kata Saefullah. (Dennis Destryawan)
Kompas TV Ahok Tak Setuju Plt Gubernur Ikut Tetapkan APBDSource : megapolitan.kompas.com